Kapolri
Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengingatkan penyelenggaraan pilkada serentak di
23 kabupaten/kota di Sumut ancamannya lebih tinggi daripada pilkada-pilkada
sebelumnya. Untuk itu, seluruh jajaran baik di Polres, Polda maupun fungsi
operasional dan pembinaan diminta bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan
pengamanan pilkada.
"Berbagai
riak menjelang pilkada sudah terjadi di berbagai daerah. Ancaman terorisme
juga membayangi semua. Begitu juga konflik sosial yang ada di wilayah
masing-masing setiap saat bisa saja berkembang menjadi konflik terbuka. Untuk
itu, harus ada persiapan maksimal untuk mengamankan jalannya pilkada serentak
ini," jelas Kapolri dalam amanatnya pada apel luar biasa peragaan simulasi
sispamkota dalam rangka kesiapan pengamanan pilkada serentak 2015, di Mako
Brimob Poldasu Jalan KH Wahid Hasyim Medan, Rabu tanggal 28 Oktober 2015.
Lebih
jauh, tahapan pilkada yang saat ini sedang berjalan harus selalu dievaluasi
sampai puncak penyelenggaraannya pada 9 Desember 2015 mendatang. Kapolri
mengharapkan semua pihak dan satuan seperti Brimob, Sabhara, Binmas, Ditlantas,
Intel dan Reskrim harus mempersiapkan diri masing-masing.
"Demikian
juga dengan pelatihan-pelatihan dan simulasi juga harus terus dilakukan.
Persiapan harus optimal untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang setiap saat
bisa saja terjadi," sebutnya.
Untuk
meminimalisir kerawanan, kata Kapolri, cek selalu perlengkapan dan kesiapan
masing-masing satuan. Jika masih ada kekurangan segera dilengkapi karena
situasi yang akan dihadapi sangat dinamis. Selain itu, masyarakat juga sangat
mengharapkan penyelenggaraan pilkada bisa berjalan aman dan sukses tanpa gangguan
dan semua itu menjadi tanggung jawab Polri.
"Saya
berharap berbagai persoalan yang selama ini terjadi bisa diatasi. Karena
kami juga sudah tahu kondisi belajar dari pengalaman yang lalu sehingga
nantinya penyelenggaraan pilkada tidak terganggu. Semua itu harus
dikoordinasikan, baik dengan stakeholder,
penyelenggara pilkada, pemda, paslon, tim pemenangan dan parpol,"
urainya.
Dikatakan,
tugas Polri ke depan bukan hanya sebatas penanganan pilkada saja. Tugas rutin
yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan dan menjaga situasi
yang aman, tertib seperti yang diinginkan masyarakat. Jangan sampai situasi
itu dinodai dengan adanya konflik sosial, konflik masyarakat dan konflik
komunitas.
"Kita
harus ciptakan situasi yang lebih kondusif, lebih aman, di kota besar hingga ke
pelosok Sumut. Saya yakin dengan kesungguhan, keuletan semua bisa diatasi
bersama. Kita harus mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi di
lapangan," ucapnya.
Kapolri
menambahkan, setiap anggota Polri yang menjalankan tugas merupakan
representasi negara. Eksistensi Polri dituntut harus mampu menyelesaikan
masalah. Jika polisi tak mampu menyelesaikan masalah di tengah-tengah
masyarakat itu berarti negara tidak hadir saat masyarakat membutuhkan.
“Kita
pengaman, pelindung dan pengayom masyarakat. Pelindung tidak boleh bersikap
arogan. Ini tugas penting bagi bangsa dan negara,” ungkap Kapolri di sela-sela
kata sambutannya.
Masyarakat
harus dilindungi, dilayani dan diberdayakan. Jajaran kepolisian harus
memberikan perhatian dan tak melakukan kekerasan kepada mereka. Terwujudnya
sikap ini karena ada jalinan komunikasi yang apik antara kedua pihak.
Kapolri
mengungkapkan tugas kepolisian semakin berat. Ini dibuktikan banyaknya
tantangan dalam menghadapi dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini
sejalan dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan perubahan pola pikir
sebagian warga dalam menyikapi kehidupan.
(Tekkom)