Apel Luar Biasa dalam rangka Pengamanan Pemilukada jajaran Polda Sumut tahun 2015

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengingatkan penyelenggaraan pilkada serentak di 23 kabupaten/kota di Sumut ancamannya lebih tinggi daripada pilkada-pilkada sebelumnya. Untuk itu, seluruh jajaran baik di Polres, Polda maupun fungsi operasional dan pembinaan diminta ber­sungguh-sungguh dalam mempersiapkan pengamanan pilkada.

"Berbagai riak menjelang pilkada sudah terjadi di berbagai daerah. An­caman terorisme juga membayangi semua. Begitu juga konflik sosial yang ada di wilayah masing-masing setiap saat bisa saja berkembang menjadi kon­flik terbuka. Untuk itu, harus ada per­siapan maksimal untuk mengamankan jalannya pilkada serentak ini," jelas Kapolri dalam amanatnya pada apel luar biasa peragaan simulasi sispamkota dalam rangka kesiapan pengamanan pilkada serentak 2015, di Mako Brimob Poldasu Jalan KH Wahid Hasyim Me­dan, Rabu tanggal 28 Oktober 2015.

Lebih jauh, tahapan pilkada yang saat ini sedang berjalan harus selalu di­evaluasi sampai puncak penyeleng­garaannya pada 9 Desember 2015 men­datang. Kapolri mengharapkan semua pihak dan satuan seperti Brimob, Sabha­ra, Binmas, Ditlan­tas, Intel dan Reskrim harus mempersiap­kan diri masing-ma­sing.

"Demikian juga dengan pelatihan-pe­latihan dan simulasi juga harus terus dilakukan. Persiapan harus optimal un­tuk menghadapi kemungkinan terburuk yang setiap saat bisa saja terjadi," sebutnya.

Untuk meminimalisir kerawanan, kata Kapolri, cek selalu perlengkapan dan kesiapan masing-masing satuan. Jika masih ada kekurangan segera di­lengkapi karena situasi yang akan diha­dapi sangat dinamis. Selain itu, masya­rakat juga sangat mengharapkan penye­lenggaraan pilkada bisa berjalan aman dan sukses tanpa gangguan dan semua itu menjadi  tanggung jawab Polri.

"Saya berharap berbagai persoalan yang selama ini terjadi bisa diatasi. Karena kami  juga sudah tahu kondisi belajar dari pengalaman yang lalu se­hingga nantinya penyelenggaraan pil­kada tidak terganggu. Semua itu harus dikoordinasikan, baik dengan stakeholder, penyelenggara pil­ka­da, pemda, paslon, tim pemenangan dan parpol," urainya.

Dikatakan, tugas Polri ke depan bu­kan hanya sebatas penanganan pil­kada saja. Tugas rutin yang tak kalah pen­tingnya adalah bagaimana mencip­takan dan menjaga situasi yang aman, tertib seperti yang diinginkan masya­rakat. Jangan sampai situasi itu dinodai dengan adanya konflik sosial, konflik masyarakat dan konflik komunitas.

"Kita harus ciptakan situasi yang lebih kondusif, lebih aman, di kota besar hingga ke pelosok Sumut. Saya yakin dengan kesungguhan, keuletan semua bisa diatasi bersama. Kita harus mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi di lapangan," ucapnya.

Kapolri menambahkan, setiap ang­gota Polri yang menjalankan tugas me­rupakan representasi negara. Eksistensi Polri dituntut harus mampu menyele­saikan masalah. Jika polisi tak mampu menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat itu berarti negara tidak hadir saat masyarakat mem­butuhkan.

“Kita pengaman, pelindung dan peng­ayom masyarakat. Pelindung tidak boleh bersikap arogan. Ini tugas penting bagi bangsa dan negara,” ungkap Ka­polri di sela-sela kata sambutannya.

Masyarakat harus dilindungi, dila­yani dan diberdayakan. Jajaran kepo­lisian harus memberikan perhatian dan tak melakukan kekerasan kepada mereka. Terwujudnya sikap ini karena ada jalinan komunikasi yang apik antara kedua pihak.

Kapolri mengungkapkan tugas ke­polisian semakin berat. Ini dibuktikan banyaknya tantangan dalam mengha­dapi dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan perubahan pola pikir sebagian warga dalam menyikapi kehidupan.

(Tekkom)