Sebanyak 3.177 pasukan gabungan disiapkan untuk pengamanan unjuk rasa tentang rencana kenaikan harga BBM bulan April 2012 yang digelar di Lapangan Makosat Brimob Polda Sumut Medan, Minggu tanggal 25 Maret 2012. Peserta Upacara Gelar pasukan tersebut terdiri dari pasukan gabungan Polri dan TNI serta aparat Pemerintahan lainnya.
Dalam barisan pasukan, tampak pasukan PHH Brimob, TNI AD, Dalmas Dir Sabhara. Juga personil TNI AU, TNI AL, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Provsu.
Dalam upacara gelar pasukan ini, Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Wisjnu Amat Sastro mengatakan, para pasukan akan ditempatkan di titik-titik vital, seperti kantor walikota, kantor Gubsu, pintu tol Amplas dan Bandar Selamat, Bandara Polonia Medan, kantor PDAM, kantor Pertamina Wilayah Sumut, SPBU, kantor Konsulat dan kantor DPRD Sumut.
Seluruh personil Polri dan TNI yang dilibatkan dalam pengamanan unjuk rasa di Sumut dilarang menggunakan peluru tajam, demikian instruksi Kapolda Sumut.
Polisi juga akan dilengkapi dengan senjata berpeluru, Tetapi menurut Kapolda Sumut, peluru yang diperbolehkan adalah peluru karet bukan peluru tajam. Keberadaan peluru karet tersebut hanya digunakan di saat tertentu atau hanya untuk melumpuhkan kelompok yang melakukan tindakan anarkis.
Jika tembakan tersebut terpaksa dilakukan, menurut Kapolda Sumut, maka personil di lapangan harus mengarahkannya ke bagian yang tidak mematikan.
Beliau menjelaskan, para pengunjuk rasa adalah generasi muda, anak bangsa yang perlu dilindungi dan dilayani, bukan dimusuhi. Oleh karena itu, Polri dan TNI perlu berhati-hati dalam mengambil langkah.
Irjen Pol. Drs. Wisjnu Amat Sastro, Kapolda Sumut :"Jika perlu tindakan tegas, jangan sampai menyakiti dan melukai pengunjuk rasa. Jangan arogan dan Jangan mudah terpancing emosi."
Sementara itu, Kodam I/BB juga menyatakan kesiapannya membantu Polda Sumut untuk mengamankan aksi demo. Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) I Bukit Barisan, Brigjen TNI I Gede Sumertha, yang menghadiri gelar pasukan itu menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung pengamanan unjuk rasa tersebut.
No comments:
Post a Comment
Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI.
Undang - undang No. 14 Tahun 2008 tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.
Menjalin Kemitraan (partnership and networking) adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.
Silahkan sampaikan informasi, masukan, usul dan saran untuk mencapai citra Polri yang dicintai masyarakat.
Salam Persaudaraan!